Makalah Masa Kepemimpinan Presiden SBY

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang Masalah

   Setelah memenangkan pemilu secara langsung SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinan SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakannya salah satunya salah dengan mendirikan lembaga super body untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dan dengan Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.

   Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi.

1.2  Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang terpapar diatas bahwa Masalah melihat semua hal yang melatar belakangi tentang “Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2”  maka penulis menarik beberapa masalah dengan berdasarkan kepada :

1. Kurangnya pengetahuan para siswa tentang tentang “Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2” dan dengan adanya Makalah ini diharapkan dapat dijadikan pedoman agar para siswa terutama siswa di SMA NEGERI 1 (NAMA SEKOLAH KALIAN) mengetahui keadaan pra kepemimpin presiden SBY, berlangsungnya kepemimpinan presiden SBY dan sesudah kepemimpinan presiden SBY yang meliputi berbagai bidang seperti, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pendidikan pada masa presiden SBY periode 1 dan 2.

2. Tidak meratanya bahan ajar yang sekiranya dapat dijadikan sebagai sarana dan media ilmu pengetahuan bagi para siswa di SMA NEGERI 1 (NAMA SEKOLAH KALIAN).

1.3  Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar diatas dapat diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi. Pembatasan masalah ini mengandung konsep pemahaman sebagai berikut: mengetahui keadaan pra kepemimpin presiden SBY, berlangsungnya kepemimpinan presiden SBY dan sesudah kepemimpinan presiden SBY yang meliputi berbagai bidang seperti, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pendidikan pada masa presiden SBY periode 1 dan 2.

                                                                                                       

1.4  Rumusan Masalah

1. Bagaimana jalannya kepemimpinan SBY bersama JK dan bersama Boediono?

2. Jelaskan keadaan politik masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

3. Jelaskan keadaan ekonomi masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

4. Jelaskan keadaan sosial masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

5. Jelaskan keadaan budaya masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

6. Jelaskan keadaan pendidikan masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

7. Jelaskan keadaan pertahanan dan keamanan masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

8. Jelaskan mengenai Hubungan Internasional masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

9. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi?

1.5  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana jalannya kepemimpinan SBY bersama JK dan bersama

Boediono.

2. Untuk menjelaskan keadaan politik masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

3. Untuk memaparkan keadaan ekonomi masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

4. Untuk mendeskripsikan keadaan sosial masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

5. Untuk mencari perbandingan keadaan budaya masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

6. Untuk mengetahui keadaan pendidikan masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

7. Untuk mengetahui keadaan pertahanan dan keamanan masa Presiden Megawati, SBY, dan

Jokowi.

8. Untuk mengetahui Hubungan Internasional masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

9. Untuk megetahui kelebihan dan kekurangan masa Presiden Megawati, SBY, dan Jokowi.

1.6  Manfaat Penelitian

Makalah ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis tergambar dalam materi tulisan ini. Adapun secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi individu, masyarakat, dan pemerintah. Semoga menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi generasi bangsa yang ingin mempelajarinya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1  Pembahasan Teori

MASA KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 1 DAN 2

A. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.

a. Masa Pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden JK

Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

1.      Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.

2.      Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.

3.      Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi :

1.      Mewujudkan Indonesia yang aman damai

2.      Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis

3.      Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

   Politik Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkann ya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

   Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.

   Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak bumi.

   Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggi bagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalami kenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyak menerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh, Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuat pemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuat perekonomian negara. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman.

   Masyarakat yang anti AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalah Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikandengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur.

b. Masa Pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Boediono

Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

1.      Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

2.      Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

3.      Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua  Bidang

 Misi :

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.

1.      Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2.      Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.

3.      Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.

4.      Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.

5.      Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

   Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentukKabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.

   Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

B.  Kondisi dan Kebijakan

1. Politik

a. Perkembangan Politik Masa Presiden Megawati

1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong

Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai. Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur). Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, danmenteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini mengecewakan karena terkesan lamban dalam kinerjanya.

2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.

3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :

a. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
b. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.

b. Perkembangan Politik Masa Presiden SBY

·         Perkembangan Politik Masa SBY-JK

1. Pembentukan Kabinet Bersatu

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk

Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan

Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu

dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada

tahun 2009.

2. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan

perombakan kabinet untuk pertama kalinya.

3. Pada 7 Mei 2007 Presiden Yudhoyono melakukan perombakan

kabinet untuk yang kedua kalinya

·         Perkembangan Politik Masa SBY-Boediono

1. Pembentukan Kabinet Bersatu jilid 2

Merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.

2. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para menteri keuangan.

3. Menganut  konsep Trias Politika

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

c. Perkembangan Politik Masa Presiden Joko Widodo

Hingga saat ini, elektabilitas pemerintahan Joko Widodo menurun hingga ke 44,94%. Penurunan elektabilitas Joko Widodo disebabkan oleh berbagai hal, seperti: kemelut pencalonan Kapolri yang masih belum selesai, penandatanganan cek tanpa diketahui pak Joko Widodo dan kinerja kabinet yang menurut beberapa kalangan masih belum memuaskan . Disamping itu, pemerintahan Joko Widodo juga mengalami keberhasilan. Kinerja Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti patut untuk diacungi jempol, ketika Indonesia berani menunjukkan sikap tegas dalam isu perbatasan dengan negara lain. Selain itu, reformasi birokrasi kementerian yang dilakukan Joko Widodo juga perlu untuk diperhatikan. Dalam isu internasional, Indonesia dinilai mulai bersikap tegas untuk memutuskan peredaran narkoba.

2.  Ekonomi

a. Perkembangan Ekonomi Masa Presiden Megawati

Menurut Presiden Megawati seharusnya pemerintah lebih bijak dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara menyeluruh seperti menginventarisasi hutang sekaligus segera membayarnya. Dengan cara itu diyakini Mantan Presiden Indonesia ini bisa menjadi jalan alternatif agar mata uang tidak jadi dipotong.

1. krisis ekonomi yang melanda indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.

2. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.

3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.

4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.

5. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

6. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

7. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

8. Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment program (SAP).

9. Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi dijaman megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis ekonomi 1997.

10.  Pada periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN.

11.  Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara.

12.  Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.

13.  Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.

14.  Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Perkembangan Ekonomi Masa Presiden SBY

·         Perkembangan Ekonomi Masa SBY-JK

1. mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM).

2. kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan

3. kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia

·         Perkembangan Ekonomi Masa SBY-Boediono

1. kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.

2. Meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan peningkatan penyaluran modal usaha.

3. SBY Pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK dan juga secara konsisten memberantas Korupsi.

c. Perkembangan Ekonomi Masa Presiden Joko Widodo

Di bidang ekonomi, Joko Widodo berusaha untuk memberikan ruang fiskal lebih bagi Indonesia. Sayangnya, banyak tantangan yang menghadang, seperti: melemahnya nilai Rupiah di pasar internasional, fluktuasi harga BBM dan harga bahan pokok yang terus meningkat. Dengan situasi yang dialami Indonesia, Indonesia terlihat dalam zona yang tidak nyaman. Meskipun demikian, bursa saham Indonesia semakin meningkat dan diminati para investor. Di sisi internasional, Joko Widodo juga berusaha untuk meningkatkan investasi dengan berkunjung ke Jepang dan Tiongkok pada akhir-akhir ini.

3. Sosial

a. Perkembangan Sosial Masa Presiden Megawati

Depdiknas telah merekrut 4110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh MAD terbakar, atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk menyelesaikannya.

b. Perkembangan Sosial Masa Presiden SBY

·         Perkembangan Sosial Masa SBY-JK

1. Penurunan pengangguran terus menurun dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008

2. Penurunan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008

3. Memperbaiki keadaan Aceh setelah porak poranda diterjang Tsunami pada tahun pada 26 Desember 2004.

4. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.

·         Perkembangan Sosial Masa SBY-Boediono

1 SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional

2. SBY telah membuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi.

3. Melaksanakan program-program pro-rakyat seperti : BLT, BOS, Beasiswa, Jamkesmas, dan PNPM untuk dapat memperbaiki perekonomian rakyat.

c. Perkembangan Sosial Masa Presiden Joko Widodo

Diera Presiden Joko Widodo “Revolusi Mental” merupakan isu yang sempat ‘nge-trend’ di kalangan masyarakat Indonesia. Revolusi Mental menurut Joko Widodo adalah kembali mengenal karakter orisinil bangsa, seperti: berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah dan bergotong royong. Namun, implementasi dari hal tersebut masih sulit dirasakan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini.

  

3. Budaya

a. Perkembangan Budaya Masa Presiden Megawati

Presiden Megawati lebih menonjolkan kepemimpian dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang suatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi bila keputusan itu sudah diambil, maka tidak akan bisa berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti ini bukanlah suatu kelemahan. Karena megawati mempunyai sebuah intuisi yang tajam. Disaat itulah Presiden megawati bertindak berdasarkan intuisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan intuisinya.

b. Perkembangan Budaya Masa Presiden SBY

Dalam hal pelestarian budaya, dimasa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah Negara lain. Contohnya sebagai berikut :

1.       Klaim Batik Jawa Oleh Adidas

2.       Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia

3.       Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia

4.       Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia

5.       Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia

6.       Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia

7.       Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia

8.       Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia

9.       Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia

10.    Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda

11.    Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda

12.    Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda

13.    Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing

14.    Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia

15.    Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia

16.    Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia

17.    Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia

18.    Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia

19.    Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia

20.    Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia

21.    Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia

22.    Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah

23.    Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah

24.    Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia

25.    Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika

26.    Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd

27.    Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia

28.    Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda

29.    Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang

30.    Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia

31.    Kain Ulos oleh Malaysia

32.    Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia

33.    Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia

Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

c. Perkembangan Budaya Masa Presiden Joko Widodo

Joko Widodo-JK dalam membidik masyarakat yang berkarakter dan berkhlak mulia. Revolusi mental merupakan sebuah perubahan yang mendasar dalam mentalitas manusia melalui cara berpikir, merasa, mempercayai, sehingga akan menghasilkan sebuah perilaku dan tindakan melalui kebiasaan seharai-hari. Revolusi mental tak akan lepas dari strategi budaya yang akan membentuk manusia-manusia yang berbudi pekerti, berkarakter, dan bermoral kebiasaan. Strategi kebudayaan dan Revolusi mental taka akan lepas pula dengan pemuda yang mana pemuda sangat berperan penting dalam tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan oleh bangsa. Oleh karena itu pada pemerintahan Joko Widodo-JK budaya dijadikan sebagai salah satu konsep jalan keluarnya segala persoalan bangsa terlebihnya dalam kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dalam berkarakter, bahasa, perilaku, maupun moralitas.

4. Pendidikan

a. Perkembangan Pendidikan Masa Presiden Megawati

 Melalui PP No. 60 tahun 2000, sampai UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur konsep, system dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Dalam konteks ini pula, pendidikan berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis, bukan menghancurkan bangsa dengan budaya-budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana peran pendidikan (agama, moral, dan kenegaraan) yang didapat dibangku sekolah dengan tidak semestinya. Reformulasi konsep pendidikan dan rekonstruksi pondasi pendidikan nasional, utamanya menyangkut hak-hak pendidikan masyarakat dan nilai-nilai dasar pendidikan saat ini mutlak untuk dipikirkan dan direaktualisasi. Salah satu konsepnya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mulai diimplementasikan pada sekolah-sekolah dasar dan menengah dibeberapa provinsi di Indonesia, mungkin juga konsep pendidikan “masyarakat belajar” bagi masyarakat akademi.  Dengan demikian dalam konteks ini kebijakan otonomi daerah melalui diterbitkannya UU No.32 tahub 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dan desentralisasi pendidikan dalam rangka perbaikan pendidikan ini sangat perlu dan mendesak.

b. Perkembangan Pendidikan Masa Presiden SBY

·         Perkembangan Pendidikan Masa SBY-JK

1. Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 

2. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009.

3. membangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah.

4. Penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

·         Perkembangan Pendidikan Masa SBY-Boediono

1. Pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras

2. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.

3. program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

4. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.

c. Perkembangan Pendidikan Masa Presiden Joko Widodo

Revolusi karakter bangsa, menurut Joko Widodo-JK dilakukan melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Yang mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, dan cinta tanah air. Joko Widodo juga akan mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Termasuk pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal dan nasional. Joko Widodo-Jk juga membuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi salah satu program utama Joko Widodo. Dan Joko Widodo-Jk berharap dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu bisa bersekolah sebagimana layaknya anak-anak mampu.

  

5. Pertahanan dan Keamanan

a. Perkembangan Pertahanan dan Keamanan Masa Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan presiden Megawati, salah satu yang mendesak adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi dan bahan peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi kegiatan terorisme di Asia Tenggara termasuk Indonesia, cenderung akan berlanjut. Selanjutnya pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang lebih intensif terhadap kemungkinan itu. Salah satu cara pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh presiden Megawati adalah yaitu dengan mendirikan Akademi Intelegent yang pertama kali.

b. Perkembangan Pertahanan dan Keamanan Masa Presiden SBY

Dalam masa pemerintahan SBY, pertahanan dan keamanan sudah baik. Namun pada pemerintahannya, banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Misal, Amrozi, Imam samudera. Namun, dengan kerja keras dan bantuan dari pemerintah misal Densus 88, terorisme mampu dibasmi. Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan telah ditunjukkan selama era kepemimpinan Presiden SBY. Ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti secara cermat karena dengan peningkatan anggaran pertahanan diharapkan semakin memperbaiki penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Kekayaan Angkatan Bersenjata RI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan mem­perjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pem­binaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata RI dalam kemanunggalannya dengan rakyat, mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Di samping itu, operasi Bakti ABRI merupakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada masyarakat.

Kelebihan bidang pertahanan dan keamanan :

a. Pemberantasan Terorisme,dengan membentuk pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88)

b. Anggaran pertahanan Indonesia ditingkatkan secara signifikan

Kekurangan bidang pertahanan dan keamanan.

c. Banyak teroris yang masuk ke Indonesia, seperti Amrozi dan Imam Samudra

c. Perkembangan Pertahanan dan Keamanan Masa Presiden Joko Widodo

Pada awal masa pemerintahan  Joko Widodo-JK pernah menyampaikan empat pandanganna terkait pembangunan sektor pertahanan.

Pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan pertahanan termasuk yang berkenaan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyedia alutsista.

Kedua, pertahanan yang mandiri dan tidak bergantung pada impor.

Ketiga, pertahanan bukan sekedar memenuhi kekuatan pokok minimum melainkan harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani.

Keempat, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan Negara  sebagai bagian integral dari keamanan yang komprehensif.

6. Hubungan Internasional

a. Hubungan Internasional masa Presiden Megawati

Hubungan Internasional pada masa Megawati mengalami sebuah ujian yang sangat berat. Pada pemerintahan Megawati  Indonesia dituding condong kearah Amerika Serikat. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia selalu diabdikan pada kepentingan nasional Indonesia, apapun bentuk kerjasamanya dan dengan Negara manapun. Kepentingan nasional Indonesia yang menggerakkan segala hubungan kerjasama ataupun Hubungan Internasional Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Pada era kepemimpinan Megawati, pelakasanaan Hubungan Internasional diabdikan pada kepentingan keamanan nasional Indonesia.

Beban berat utama yang diemban pemerintahan Megawati adalah mengembalikan citra dimata Negara-negara ASEAN lainnya bahwa Indonesia menetapkan ASEAN tetap menjadi batu loncatan politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh Megawati dengan cara mengadakan lawatan ke Negara-negara lain. Langkah ini diambil selaras dengan skala prioritas kabinet gotong royong yang mengutamakan upaya memagari potensi konflik atau memelihara persatuan dan kesatuan. Hal lain terbukti dari berbagai kebijakan politik dan ekonomi megawati di ASEAN.

b. Hubungan Internasional masa Presiden SBY

secara keseluruhan banyak pihak yang memberikan penilaian pelaksanaan  Hubungan Internasional Indonesia pada masa pemerintahan SBY (2004-2014) mengalami peningkatan dan perkembangan cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai “prestasi” yang dicapai dalam forum regional maupun global. Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, secara umum SBY menjalankan kebijakan Hubungan Internasional dalam tiga program utama yaitu:

1. Pertama, pemanfaatan politik luar negeri dalam konteks optimalisasi diplomasi.

2. Kedua, peningkatan kerjasama multilateral dalam rangka meraih beragam peluang internasional.

3. Ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia dalam rangka turut serta menjaga ketertiban dunia dalam berbagai persoalan keamanan internasional.

Dalam konteks kerjasama regional. Misalnya pemerintah SBY telah memperlihatkan komitmennya  untuk senantiasa berkontribusi bagi terwujudnya komunitas ASEAN 2013 dan memastikan kawasan Asia Tenggara tetap dalam keadaan damai sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Treaty Of Amity And Cooperation. Masih dalam konteks kerjasama regional, Indonesia kembali memperlihatkan perannya dalam pembahasan pembentukan tatanan kawasan (Regional Architecture Building) dengan ASEAN sebagai penggerak utama dan dilakukannya penambahan keanggotaan East Asia Summit dengan diterimanya Rusia dan Amerika Serikat secara bersamaan.

Sedangkan dalam konteks kerjasama global, pelaksanaan Hubungan Internasional Indonesia dilaksanakan untuk memastikan pembangunan Global dan mendorong terjalinnya kemitraan strategis dan situasi yang kondusif dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan untuk semua. Dalam kaitan ini terlihat upaya Indonesia untuk secara konsisten terus memperjuangkan kepentingan nasional, regional, dan Internasional diberbagai forum multilateral. Sementara itu, SBY melakukan kerjasama dalam Bali Democracy Forum dan kerjasama pemberantasan kejahatan terorisme.

c.  Hubungan Internasional masa Presiden Joko Widodo

Pada era pemerintahan Joko Widodo dalam menjalin Hubungan Internasional bisa dibilang terlalu radikal, misalnya kebijakan penenggelaman perahu nelayan asing serta eksekusi hukuman mati sejumlah warga Negara asing, telah banyak menimbulkan keretakan hubungan baik kita dengan sejumlah Negara sahabat. Sebenarnya partai demokrat setuju dan mendukung ketegasan pemerintah terhadap pemberantasan pencurian ikan dan narkoba. Namun penanganannya seharusnya bisa dilaksanakan secara lebih tepat dan lebih rapi. Keputusan pemerintah untuk memilih bekerjasama dengan Republik Tiongkok bukan dengan Jepang dalam hal pembangunan dan pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung sepenuhnya adalah kedaulatan Negara. Partai demokrat memberi pendapat pada presiden Joko Widodo dalam meningkatkan Hubungan Internasional sebaiknya dilakukan dengan semua mitra-mitra kita. Contohnya dikawasan Asia hubungan baik itu perlu dijaga dengan Negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang dan India. Karena bagaimanapun lebih baik Indonesia bersahabat daripada bermusuhan dengan Negara-negara lain, terkecuali Negara itu mengancam kedaulatan Bangsa Indonesia serta keutuhan wilayah Indonesia.

7. Kelebihan dan Kekurangan masa Presiden Megawati, SBY, dan Joko Widodo

a. Masa Presiden Megawati

1. Kelebihan Pemerintahan Megawati Selama masa pemerintahan Megawati, ada beberapa hal positif yang meupakan kelebihan dari pemerintahannya antara lain ialah sebagai berikut: · Menstabilkan fundamen ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dollar, dan angka kemiskinan. · Mulai melakukan pemberantasan KKN, di antaranya dengan keberanian menusakambangkan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Probosutedjo), serta menangkap konglomerat bermasalah, Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati. · Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998, terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah berhasil melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan pada saat ini, perbankan nasional menjadi relative sehat. · Indonesia berhasil keluar dari IMF tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

2. Kelemahan pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut: · Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat. · Terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya. Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengtasi krisis bangsa.

b. Masa Presiden SBY

·         Kelebihan Pemerintahan SBY selama 2 periode

1. Dalam  ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut.

2. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

3. Konversi minyak tanah ke gas.

4. Pemberantasan Terorisme,dengan membentuk pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88).

5. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional

·         Kekurangan Pemerintahan SBY selama 2 periode

1. Pada pemerintahan SBY-Boediono banyakterjadi demonstrasi masa untuk melengserkan SBY-Boediono karenanaiknya harga BBM

2. Banyak kasus-kasus yang tiba-tiba menghilang dan belum terselesaikan contohnya kasus Bank Century

3. Jumlah utang Negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapai Rp1.667 triliun pada awal tahun 2009. Inilah pembengkakkan utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

4. Pada pemerintahan SBY, banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Misalnya Amrozi, Imam samudera.

5. Banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah Negara lain.

c, Masa Presiden Joko Widodo

·         Kelebihan

1. Memiliki panggung politik sebagai orang nomor satu di Indonesia sehingga apapun yang dilakukan oleh Joko Widodo selalu mendapat sorotan media massa seperti blusukan yang seringkali ia lakukan.

2. Dalam kepemimpinannya meski selalu mendapat cemohan karena kurang tegas dari orang-orang yang tidak mendukungnya ia tetap sabar.

3. Joko Widodo ketika menghadapi suatu masalah selalu memikirkan apa penyebab dan bagaiman nanti akhirnya dan ia tidak terburu-buru, seperti kasus Papa Minta Saham yang dilakukan oleh Setya Novanto yang mencatut nama Joko Widodo dalam masalah PT. FREEPORT INDONESIA

·         Kekurangan

1. Program yang dibuat oleh Joko Widodo-Jk yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih banyak ditemukan siswa yang berasal dari keluarga mampu menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu.

2. Program yang dibuat oleh Joko Widodo-Jk yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih banyak ditemukan masyarakat mampu menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

3. Sejumlah pengamat menyebutkan kelemahan Joko Widodo adalah dia minim pengalaman memimpin di tingkat nasional dan hubungan internasional. Menurut Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, cawapres Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan bisa rusak negara ini bila dipimpin oleh Joko Widodo.

4. Joko Widodo itu tidak dapat bertindak tegas karena pergerakannya yang terlihat sangat dibatasi. Konflik pun semakin nampak dengan banyaknya intervensi dari kebijakan yang dicanangkan oleh presiden sebagai otoritas terkuat. Selain itu pula berbagai polemik yang ada di Indonesia seperti KPK vs Kepolisian, Ahok vs DPRD dan lain sebagainya.

2.2  Hipotesis Penelitian

1. H_a : Hipotesis Kerja               Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2 berpengaruh pada kehidupan semua lapisan masyarakat di Indonesia.

2. H₀ : Hipotesis Nol                 Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2 tidak berpengaruh pada kehidupan semua lapisan masyarakat di Indonesia.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Dalam karya tulis  ini menggunkan jenis penelitian Kualitatif. Yaitu karena penelitian yang penulis lakukan secara garis besar hampir seluruhnya mendeskripsikan dan memaparkan tentang masalah yang bersifat analisis.

3.2  Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi tentang “Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2” dilakukan dengan study pustaka, hingga penulisan akhir penelitian. Adapun untuk lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian dari buku-buku sebagai sumber informasi untuk mendapatkan semua tentang “Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2”, dan sebagian penulis mencari buku-buku Sejarah peminatan di Perpustakaan sekitar sekolah SMA NEGERI 1 (NAMA SEKOLAH KALIAN) sebagai penyempurna isi dari makalah ini.

3.3  Metode Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan Menggunakan metode Penelitian deskriptif, yaitu berdasarkan data yang ada, sedangkan alat pengumpul datanya  yaitu  artikel dari internet, dan sebagian dari buku Paket, serta Buku dari LKS.

3.4  Instrumen Penelitian

1.       Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan berupa daftar ceklis (ü) tentang variabel yang diperlukan.

2.       Karakteristik Instrumen yaitu berupa sejumlah pernyataan yang terdapat di study kepustakaan dengan cara diceklis (ü), variabel yang dibutuhkan mencangkup : Alat tulis, Artikel, Buku paket Sejarah peminatan, dan buku LKS Sejarah peminatan.

Secara Visual Karakteristik instrumen tersebut dapat Dilihat Pada tabel Berikut :

No	Karakteristik	Ada	Tidak ada
1	Alat tulis	√
2	Artikel	√
3	Buku paket Sejarah peminatan	√
4	Buku LKS Sejarah peminatan	√

3.5  Sistematika Penelitian

Karya tulis ini berjudull “Perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan  Pendidikan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 dan 2” meliputi : Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, dan Daftar isi.

Pada bagian daftar isi terdapat Bagian isi Makalah yang terdiri dari :

Ø  Pada BAB 1 Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah,

Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

Ø  Pada BAB 2 Kajian Pustaka meliputi : Pembahasan Teori, dan Hipotesis Penelitian.

Ø  Pada BAB 3 Metodologi Penelitian meliputi : Jenis Penelitian, Waktu Dan Lokasi Penelitian,

Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Ø  Pada BAB 4 Penutup meliputi : Kesimpulan, dan Saran.

Ø  Pada bagian penunjang meliputi : Daftar pustaka.

BAB 4

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

5.2  Saran

      Ditujukan untuk :

1. Penulis menyarankan kepada siswa adik  kelas hendaknya bahwa :

Disarankan agar adik kelas dapat mengerti dan memahami tentang langkah-langkah dalam membuat sebuah karya tulis, dan penulis mengharapkan agar adik kelas dapat menggunakan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya.

2. Penulis menyarankan kepada guru pengajar hendaknya bahwa :

Disarankan kepada guru pengajar agar lebih jelas untuk mengarahkan atau menjelaskan tata caranya mengenai langkah-langkah dalam membuat karya tulis.

3. Penulis menyarankan kepada sekolah hendaknya bahwa :

Disarankan agar sekolah lebih bisa memberikan sarana dan prasarana yang lebih lengkap untuk para siswanya agar siswa lebih mudah untuk mendapatkan bahan  membuat karya tulis.

Daftar Pustaka

http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-dari-presiden-pertama.html 

Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA kelas XII IPS, Jakarta: Erlangga.

Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPS. Jakarta: Grasindo.

Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPS. Jakarta: Yudhistira.

Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Grasindo.